Kenikan Pangkat Guru Berdasarkan Permenpan No. 16 Tahun 2009

KENAIKAN pangkat atau golongan guru pegawai negeri sipil (PNS) akan semakin sulit. Selama delapan tahun terakhir saja, golongan tertinggi guru di tanah air, tidak terkecuali Lampung, rata-rata mentok di IV/a. Itu karena mereka kesulitan dalam membuat karya tulis.

Sebab, mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Permenpan) No. 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi seorang guru untuk naik ke golongan IV/b harus membuat karya tulis.

Menurut Sekretaris Tim Penilai Penetapan Angka Kredit Guru Golongan VI LPMP Lampung Zaini Hasan, S.E., M.M., tidak lama lagi kenaikan pangkat bagi guru tersebut akan semakin sulit. Menyusul segera diberlakukannya Permenpan No. 16/2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Pengganti Permenpan No. 84/1993 tersebut, lanjutnya, efektif mulai berlaku 1 Januari 2013. ’’Berarti tinggal dua tahun lagi, kesempatan bagi para guru PNS untuk bisa naik pangkat secara mudah,’’ tandasnya kepada Radar Lampung kemarin.

Lebih jauh Zaini memaparkan, sejak diberlakukannya Permenpan No. 84/1993, sejak saat itu pula guru golongan II dan III bisa naik pangkat bak roket mengangkasa tanpa halangan. Bahkan, para guru golongan II dan III yang telah memilki masa kerja 2 tahun atau lebih dapat mengajukan daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) dengan bukti fisik terkadang seadanya. Begitu mudahnya memperoleh SK penetapan angka kredit (PAK), sehingga pengajuan usul kenaikan pangkat dan jabatan setingkat lebih tinggi pun tidak terhambat.

Jadi tidak heran jika selama ini guru di seluruh Indonesia memiliki pangkat tinggi dengan masa kerja relatif muda. Ini semua dapat dilakukan karena Permenpan No. 84/1993 tersebut memang memungkinkan mengingat persyaratan bagi guru golongan II dan III untuk naik pangkat tidak begitu berat serta gampang diperoleh.

Setelah guru berpangkat pembina golongan ruang IV/a dengan jabatan guru madya, mereka tidak segesit waktu masih golongan II dan III guna mengajukan DUPAK sebagai persyaratan untuk kenaikan pangkat ke IV/b. Mereka terhalang Permenpan No. 84/1993 yang mewajibkan bagi guru untuk naik pangkat dari IV/a ke atas dipersyaratkan mengembangkan keprofesiannya dengan membuat karya inovatif. Salah satunya berupa karya tulis ilmiah dengan bobot nilai angka kredit 12.

Persyaratan dalam Permenpan itu pun seolah menjadi penghalang bagi sebagian guru untuk naik pangkat dari golongan IV/a ke atas. ’’Di sinilah dapat kita lihat bahwa sebagian besar guru tidak tahu apa isi dari Permenpan tersebut. Termasuk juga kurang paham dengan karya inovatif guru dalam pengembangan profesinya. Sehingga yang ada dalam pola pikir para guru, karya tulis ilmiah adalah tulisan setara tesis yang penuh dengan teori dan statistik,’’ tandasnya.

Dalam bayangan pikiran mereka (para guru, Red), kata Zaini, melulu penyusunan karya tulis memerlukan banyak waktu, tenaga, dan pikiran, bahkan biaya yang tinggi. Padahal, karya inovatif guru itu ada tujuh dan salah satunya laporan penelitian tindakan kelas (PTK). PTK bagi guru adalah proses mencoba dan menganalisis penggunaan metode baru dalam pembelajaran dengan mengutamakan proses serta hasil dari tindakan itu.

Sebagai gambaran, menurutnya, di Lampung dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu 2006–2010, tercatat hanya 121 guru yang naik pangkat dari golongan IV/a ke IV/b dari 15.920. Lebih memprihatinkan lagi, sekitar 9.000 guru telah memiliki masa kerja 8–10 tahun dalam pangkat/golongan IV/a tersebut.

Namun, tukas Zaini, terkait masalah ini tidak dapat menyalahkan guru sepenuhnya. Sebab, kesalahan pertama kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendikan Nasioanal dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara sebagai pembuat aturan. Pemerintah seharusnya sadar betul bahwa aturan yang dibuat adalah suatu perangkat hukum yang harus diketahui, dipahami, dan dihayati untuk ditaati masyarakat penggunanya, dalam hal ini guru.

’’Seharusnya sebelum diberlakukannya suatu aturan, pemerintah terlebih dahulu menyosialisasikannya dengan cara penyebaran informasi. Baik dengan menyebarkan buku peraturan tersebut ke sekolah-sekolah maupun lewat pertemuan-pertemuan resmi. Seperti, forum PGRI, KKG, MGMP, dan MKKS. Sehingga, para guru paham betul apa yang menjadi hak dan tanggung jawabnya,’’ saran Zaini.

Ia menuturkan, guru tersebar dari pusat kota sampai desa-desa terpencil. Sementara akses informasi bagi guru di daerah, terutama daerah terpencil, masih sangat terbatas.

Zaini juga mengatakan, hasil kunjungannya bersama tim harian Radar Lampung dan tim Lembaga Penelitian dari Unila dalam kegiatan workshop PTK ke beberapa kabupaten/kota di Lampung periode Juni–November 2010, hampir 90% guru yang ditemui dan ditanya tidak paham tentang Kepmenpan No. 84/1993. Alasannya, belum pernah mendapat informasi dari sumber resmi seperti sosialisasi maupun buku permenpan tersebut.

Sehingga, mereka pun hanya mengajukan DUPAK apabila mau naik pangkat. Sementara bagi guru yang merasa tidak atau belum mau naik pangkat tak mengajukan DUPAK karena memang tidak ada sanksi walau tidak naik pangkat sepuluh tahun atau lebih.

’’Karena kekurangan informasi inilah, sebagian besar guru tidak pernah mencoba melakukan pengembangan profesinya. Sehingga wajar kalau banyak guru yang merasa terhambat naik pangkat bahkan mungkin ada yang tidak berniat lagi dan hanya menunggu kenaikan pangkat pengabdian sebagai hadiah memasuki usia pensiun,’’ paparnya.

Ia menyebut, dalam Permenpan No. 16/2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit Guru jelas akan lebih sulit. Sebab banyak sekali perubahan dari Permenpan No. 84/1993. Seperti jenjang pangkat dan jabatan guru yang sebelumnya pangkat dan golongan terendah adalah pengatur muda II/a dengan jabatan pratama dan pangkat tertinggi pembina utama IV/e dengan jabatan guru utama. Pengajuan DUPAK hanya diajukan apabila guru mau naik pangkat dan guru yang tidak atau belum naik pangkat tidak diwajibkan mengajukannya. Kemudian pengembangan profesi seperti pembuatan karya tulis ilmiah hanya dibebankan kepada guru yang akan naik pangkat IV/a ke atas. Namun dalam Permenpan No. 16/2009 yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2013, guru wajib mengajukan DUPAK per tahun dengan bukti fisik dari setiap unsur guna dinilai dan nilai yang diperolah akan dikomulatif sampai tercapai angka kredit untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi. Begitu juga tentang pengembangan profesi guru yang akan naik pangkat dari III/b ke atas, diwajibkan membuat karya inovatif yang salah satunya berupa karya tulis ilmiah.

Perlu diketahui para guru juga, dalam PP No. 99/2002 jo PP 12/2002 dan PP No. 96/2000 jo PP 9/2003 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah kepada setiap PNS atas prestasi kerjanya. Sedangkan bagi guru yang tidak dapat menunjukkan prestasinya dan tak dapat naik pangkat dalam jangka waktu tertentu, ada pasal yang mengatur tentang sanksinya. Yaitu pasal 37 ayat 1. Disebutkan, guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan tak mendapat pengecualian dari menteri pendidikan nasional, dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan lainnya sampai guru yang bersangkutan dapat menunjukkan hasil kerjanya serta bisa naik pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 5 yang dimaksud dalam pasal 37 tersebut berbunyi; (ayat 1) tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, baik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Kemudian dalam ayat 2-nya bahwa beban kerja guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan dan/atau melatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 24 jam tatap muka paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu.

Sedangkan ayat 3-nya, beban kerja guru bimbingan dan konseling/konselor adalah mengampu bimbingan serta konseling paling sedikit 150 peserta didik dalam satu tahun. ’’Hal-hal pokok yang dapat kita garisbawahi dari peraturan baru ini adalah penilaian unsur utama untuk kegiatan pembelajaran/pembimbingan serta tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, dihitung sacara paket berdasarkan kinerja guru,’’ tegasnya.

Dalam peraturan terdahulu, ia menambahkan, penilaian dilakukan berdasarkan masing-masing subkomponen secara parsial. Kegiatan pengembangan profesi dalam bentuk publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sudah harus dilakukan para guru yang akan naik ke golongan III/c (pasal 17 ayat 2). Dengan peraturan baru (Permenpan No. 16/2009) ini diharapkan tidak hanya para guru akan menjadi profesional, tapi gaji dan kesejahteraannya juga perlu ditingkatkan oleh pemerintah sebagimana layaknya gaji profesional.

sumber : radarlampung.co.id